Standar Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mencakup Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI), serta peraturan regulator pasar modal bagi entitas yang berada di bawah pengawasannya.

Sejak 1 Januari 2015, SAK di Indonesia telah dikonvergensikan dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) yang berlaku sejak 1 Januari 2014, sehingga perbedaan antara keduanya semakin diperkecil. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia sebagai satu-satunya anggota G20 di Asia Tenggara dalam menerapkan standar akuntansi global. Selain standar berbasis IFRS, DSAK IAI juga menerbitkan standar non-IFRS seperti PSAK 28, PSAK 38, serta beberapa ISAK lainnya.

Penyelarasan SAK dengan IFRS diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, mendukung akuntabilitas publik, serta mempermudah regulator dan pemangku kepentingan dalam mengatur infrastruktur pasar keuangan. Penyusunan SAK mengikuti prosedur ketat, termasuk identifikasi isu, riset, publikasi exposure draft, serta konsultasi publik. Namun, penyempurnaan tahunan (annual improvements) dan produk non-SAK seperti siaran pers atau materi edukasi tidak wajib mengikuti seluruh proses tersebut.

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAS) didasarkan pada konsep akuntansi umum yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini dituangkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS), yang menjadi pedoman dalam pengembangan standar akuntansi keuangan syariah.

SAS mengatur transaksi berbasis syariah yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Saat ini, berbagai transaksi utama dalam keuangan syariah telah diatur dalam standar ini, termasuk murabahah, istishna, salam, mudharabah, musyarakah, ijarah, tabarru’, sukuk, zakat, wa’d, dan wakaf.

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dirancang untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk pengguna eksternal, seperti pemilik pasif, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

SAK ETAP memberikan fleksibilitas dalam penerapan serta memudahkan akses pendanaan bagi entitas terkait. Standar ini berdiri sendiri, menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi ETAP, serta memiliki pengaturan akuntansi yang lebih sederhana dan stabil.

Per 1 Januari 2025, SAK ETAP akan digantikan oleh SAK Entitas Privat

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

SAK EMKM adalah standar akuntansi yang dapat digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan sesuai dengan SAK ETAP dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Standar ini mengharuskan pemisahan kekayaan pribadi pemilik dari kekayaan usaha agar laporan keuangan dapat disusun dengan baik.

Dibandingkan dengan standar lain, SAK EMKM lebih sederhana, hanya mengatur transaksi umum bagi UMKM, serta menggunakan biaya historis sebagai dasar pengukuran aset dan liabilitas. Entitas yang ingin menerapkannya perlu memastikan bahwa standar ini sesuai dengan kebutuhan pelaporan keuangan mereka.

SAK EMKM berlaku efektif sejak 1 Januari 2018 dengan opsi penerapan dini.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Privat

SAK Entitas Privat dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, tetapi menerbitkan laporan keuangan untuk pengguna eksternal. Entitas dengan akuntabilitas publik dapat menggunakannya jika diizinkan oleh otoritas terkait.

Standar ini mencakup topik dari Bab 1 hingga Bab 35, dengan penyajian laporan keuangan yang harus mencerminkan dampak transaksi secara jujur sesuai prinsip yang diatur dalam Bab 2. SAK Entitas Privat juga dilengkapi dengan contoh laporan keuangan ilustratif yang diadaptasi dari IFRS for SMEs 2015.

SAK Entitas Privat berlaku efektif mulai 1 Januari 2025 dengan opsi penerapan dini.